Search

Industri e-sport di Indonesia mengalami transformasi pesat dari subkultur hiburan menjadi sektor ekonomi kreatif bernilai triliunan rupiah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media dalam melegitimasi e-sport sebagai bagian dari ekonomi kreatif melalui perspektif media dan budaya digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mengkaji publikasi akademis, laporan industri, dan konten media digital periode 2019-2025. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola legitimasi, ekosistem, dan budaya digital dalam representasi media e-sport. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berperan sebagai agen legitimasi utama melalui tiga mekanisme: konstruksi narasi positif tentang profesionalisme e-sport, pembentukan komunitas digital yang memperkuat identitas kolektif, dan fasilitasi value chain ekonomi kreatif. Platform media pionir seperti INDOESPORTS dan media streaming berhasil mentransformasi persepsi publik tentang e-sport dari aktivitas marginal menjadi industri mainstream yang diakui. Kolaborasi strategis antara media dengan pemerintah, sponsor, dan organisasi e-sport memperkuat legitimasi melalui dukungan regulasi dan investasi. Penelitian menyimpulkan bahwa konvergensi media digital telah menjadi katalis fundamental dalam pembentukan ekosistem e-sport yang mengintegrasikan hiburan, bisnis, dan budaya digital. Media tidak hanya merefleksikan perkembangan industri, tetapi secara aktif membentuk legitimasi e-sport sebagai bagian sah dari ekonomi kreatif Indonesia melalui representasi yang konsisten dan strategis.

Transformasi digital telah mendorong perusahaan media untuk mengubah strategi bisnis mereka agar dapat bertahan dalam lanskap industri yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi monetasi digital yang diterapkan oleh Surya Citra Media (SCM) melalui platform Vidio, dengan fokus pada penerapan model bisnis berbayar. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap literatur, jurnal ilmiah, laporan industri, dan dokumen perusahaan periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SCM mengadopsi model subscription-based dan transactional-based sebagai bentuk monetasi utama, dengan konten eksklusif seperti serial orisinal dan hak siar olahraga sebagai daya tarik utama. Strategi ini diperkuat oleh promosi free trial , bundling dengan operator seluler, serta peningkatan infrastruktur teknologi dan pengalaman pengguna. Meskipun menghadapi tantangan berupa rendahnya willingness to pay dan dominasi platform global, SCM berhasil menunjukkan pertumbuhan positif dalam pendapatan digital dan jumlah pelanggan berbayar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi kekuatan konten lokal, kemitraan strategis, serta personalisasi layanan menjadi kunci keberhasilan monetasi media digital di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dan regulasi media di Indonesia dalam konteks perkembangan media digital, dengan menyoroti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV sebagai representasi ketegangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta pernyataan resmi lembaga terkait seperti Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih antara UU Pers dan UU ITE yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat turut memperburuk perlindungan kebebasan pers. Berdasarkan perspektif teori tanggung jawab sosial media, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis dalam praktik jurnalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum media yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum bagi jurnalis, serta penguatan peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa media secara etik.

Penelitian ini membahas penerapan etika komunikasi dalam kegiatan promosi dan publikasi film animasi Merah Putih: One for All sebagai salah satu karya film animasi nasional yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat. Promosi film ini dilakukan secara intensif melalui berbagai media, khususnya media digital dan media sosial, dengan menonjolkan tema nasionalisme, persatuan, dan kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Namun, setelah film dirilis, muncul berbagai kritik dan tanggapan publik yang menilai bahwa kualitas animasi yang disajikan belum sepenuhnya sebanding dengan ekspektasi yang dibangun melalui promosi. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan etika komunikasi, terutama terkait prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi pesan, serta akuntabilitas komunikator dalam industri perfilman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Objek penelitian meliputi materi promosi film berupa poster, trailer, unggahan media sosial resmi, serta pemberitaan media daring dan tanggapan publik di ruang digital. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori etika komunikasi dan teori tanggung jawab sosial media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi film Merah Putih: One for All secara konsisten menyampaikan pesan nasionalisme dan nilai persatuan, namun masih ditemukan adanya kesenjangan antara citra film yang dibangun melalui promosi dengan realitas kualitas produk yang diterima penonton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian etika komunikasi serta rekomendasi praktis bagi industri film animasi nasional agar menerapkan strategi promosi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan konten negatif "ngemis online" di TikTok serta evaluasi efektivitasnya terhadap perlindungan kelompok rentan di ranah digital. Latar belakang yang didasari pertumbuhan pengguna TikTok di Indonesia dan praktik mengemis online yang mengeksploitasi lansia, anak, serta penyandang disabilitas melalui live streaming dan virtual Gifting sebagai komodifikasi empati. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, sumber data yang mencakup jurnal ilmiah, regulasi (UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU TPPO, PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020), SE Mensos 2/2023, laporan pemerintah, dan berita media. Hasil menunjukkan implementasi melalui regulasi, kebijakan sektoral, notice-and-takedown dengan TikTok, serta koordinasi lintas lembaga (Kemensos, Kominfo, Polri, pemda). Efektivitas jangka pendek tercapai dengan penurunan eksploitif, penghapusan ribuan konten item, penindakan pelaku, dan penyelamatan korban,namun efektivitas jangka panjang masih terbatas karena konten serupa muncul kembali dalam kemasan narasi sedekah atau donasi. Bukan hanya itu, sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengendalian konten ngemis online seperti over-blocking , ketimpangan kreator, model bisnis engagement, dan literasi digital rendah. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk melindungi kelompok rentan di ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber, yang semakin meningkat seiring dengan penggunaan media sosial seperti Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemahaman cybersecurity dalam menjaga keamanan akun media sosial di kalangan mahasiswa. Metode yang digunakan adalah telaah pustaka, dengan fokus pada literatur yang relevan untuk memahami faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang langkah-langkah keamanan digital, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, edukasi tentang praktik keamanan online menjadi penting untuk melindungi data pribadi dan mengurangi risiko kejahatan siber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi individu dan institusi pendidikan dalam merancang program literasi digital yang lebih efektif.

Penelitian ini yang berjudul "Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi VS Mantan Perusahaan" yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature riview untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Septia dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF, serta menelaah penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan guna meninjau kembali permasalahan mengenai hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, mengindetifikasikan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial serta. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum serta kurang tegasnya penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam pemberitaan media turut memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mengaskan pentingnya etika komunikasi jurnalistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kasus Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika jurnalistik, serta penegakkan hukum di era digital.

Penelitian ini berjudul “Jurnalisme Warga Dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Dan Lisa Mariana“. Mengkaji praktik Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) dan implikasi hukumnya melalui studi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa M kepada Ridwan K. Tujuannya untuk menganalisis praktik jurnalisme warga, implikasi hukum UU Pers vs UU ITE/KUHP, serta dinamika etika digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis literature review, ditemukan bahwa klaim personal Lisa M di media sosial merefleksikan kegagalan self-gatekeeping dan prinsip verifikasi. Hasilnya, karena statusnya yang non-pers, aktivitas tersebut otomatis tidak dilindungi UU Pers dan tunduk pada hukum pidana umum, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Kasus ini menyimpulkan bahwa jurnalisme warga yang tidak melakukan tindakan verifikasi informasi berpotensi menjadi tindak pidana murni, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan literasi digital krisis sebagai solusi etika dan hukum dalam ruang komunikasi digital.