Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara

Penelitian ini berjudul “Jurnalisme Warga Dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Dan Lisa Mariana“. Mengkaji praktik Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) dan implikasi hukumnya melalui studi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa M kepada Ridwan K. Tujuannya untuk menganalisis praktik jurnalisme warga, implikasi hukum UU Pers vs UU ITE/KUHP, serta dinamika etika digital. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis literature review, ditemukan bahwa klaim personal Lisa M di media sosial merefleksikan kegagalan self-gatekeeping dan prinsip verifikasi. Hasilnya, karena statusnya yang non-pers, aktivitas tersebut otomatis tidak dilindungi UU Pers dan tunduk pada hukum pidana umum, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Kasus ini menyimpulkan bahwa jurnalisme warga yang tidak melakukan tindakan verifikasi informasi berpotensi menjadi tindak pidana murni, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan literasi digital krisis sebagai solusi etika dan hukum dalam ruang komunikasi digital.

Penelitian ini yang berjudul "Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi VS Mantan Perusahaan" yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature riview untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Septia dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF, serta menelaah penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan guna meninjau kembali permasalahan mengenai hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, mengindetifikasikan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial serta. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum serta kurang tegasnya penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam pemberitaan media turut memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mengaskan pentingnya etika komunikasi jurnalistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kasus Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika jurnalistik, serta penegakkan hukum di era digital.

Penelitian ini mengkaji potensi Heritage Hunt sebagai model pemanduan wisata sejarah berbasis bangunan kolonial di Kota Palembang. Latar belakang penelitian berangkat dari belum optimalnya pemanfaatan bangunan kolonial sebagai objek wisata edukatif, meskipun kota ini memiliki warisan arsitektur bersejarah yang signifikan. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas teknik pemanduan, tingkat keterlibatan peserta, serta peluang pengembangan Heritage Hunt sebagai produk wisata berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemandu, pengelola, dan peserta kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Heritage Hunt mampu menghadirkan interpretasi sejarah yang efektif melalui narasi berbasis lokasi, storytelling, dan penjelasan visual langsung pada bangunan kolonial. Peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi melalui aktivitas observasi, interaksi, dan keterlibatan digital, sehingga menghasilkan pengalaman belajar sejarah yang bersifat eksploratif. Kendala yang ditemukan meliputi kondisi fisik bangunan kolonial yang kurang terawat serta keterbatasan aksesibilitas pada beberapa titik rute. Penelitian menyimpulkan bahwa Heritage Hunt memiliki potensi kuat sebagai model tour guide edukatif yang dapat mendukung pelestarian sejarah kota serta pengembangan wisata sejarah kolonial di Palembang, sekaligus membuka peluang untuk dikembangkan sebagai paket wisata resmi yang memperkuat identitas kota.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali secara komprehensif proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT PJIL, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan khususnya Packaging and Printing dan telah bersertifikasi ISO 9001-2015. Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses rekrutmen dan seleksi menjadi tahap penting dalam memastikan perusahaan memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Supervisor HRD PT PJIL serta pengkajian terhadap informasi perusahaan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan seleksi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumuman lowongan melalui media elektronik, screening awal terhadap dokumen pelamar, pelaksanaan tes psikologi PAPI Kostick untuk menilai dinamika kepribadian dan gaya kerja, wawancara mendalam, serta seleksi akhir untuk menentukan kandidat yang paling sesuai. Selain itu, perusahaan juga melakukan offering letter dan medical checkup sebagai tahap akhir sebelum karyawan dinyatakan diterima. Penelitian ini juga mengidentifikasi kompetensi dasar dan fungsional yang wajib dimiliki oleh seorang HRD, seperti kemampuan manajemen sumber daya manusia, analisis data, problem solving, hingga penggunaan software pendukung.

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dan regulasi media di Indonesia dalam konteks perkembangan media digital, dengan menyoroti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV sebagai representasi ketegangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta pernyataan resmi lembaga terkait seperti Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih antara UU Pers dan UU ITE yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat turut memperburuk perlindungan kebebasan pers. Berdasarkan perspektif teori tanggung jawab sosial media, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis dalam praktik jurnalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum media yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum bagi jurnalis, serta penguatan peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa media secara etik.

Media televisi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik melalui proses konstruksi realitas sosial. Namun, dalam praktiknya, orientasi industri media terhadap rating dan kepentingan komersial sering kali memunculkan pelanggaran etika jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan isu sensitif seperti agama dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan pesantren pada program  Xpose Uncensored  Trans7 tahun 2024 dengan menggunakan perspektif etika komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku komunikasi, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Analisis dilakukan melalui kerangka teori tanggung jawab sosial pers, teori framing, dan etika deontologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Trans7 mengandung pelanggaran terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap martabat kelompok sosial. Framing yang digunakan cenderung menyudutkan pesantren melalui narasi bernada nyinyir dan visualisasi yang provokatif, sehingga berpotensi membentuk stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media dalam menjaga kualitas informasi serta kepercayaan publik.

Kajian ini membahas peran psikologi dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dengan menekankan bagaimana prinsip Psikologi Industri dan Organisasi (PIO) meningkatkan kualitas pengelolaan karyawan. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, pembahasan difokuskan pada fungsi-fungsi utama MSDM seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, motivasi kerja, penilaian kinerja, serta kesejahteraan karyawan. Hasil telaah menunjukkan bahwa pendekatan psikologis mampu meningkatkan objektivitas seleksi, efektivitas transfer pelatihan, motivasi intrinsik, dan keadilan dalam sistem evaluasi kinerja. Integrasi aspek psikologis juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi karyawan melalui pemenuhan kebutuhan psikologis, persepsi dukungan organisasi, serta lingkungan kerja yang sehat. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip psikologi dalam MSDM menjadi elemen strategis untuk membangun organisasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Penelitian ini membahas penerapan etika komunikasi dalam kegiatan promosi dan publikasi film animasi Merah Putih: One for All sebagai salah satu karya film animasi nasional yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat. Promosi film ini dilakukan secara intensif melalui berbagai media, khususnya media digital dan media sosial, dengan menonjolkan tema nasionalisme, persatuan, dan kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Namun, setelah film dirilis, muncul berbagai kritik dan tanggapan publik yang menilai bahwa kualitas animasi yang disajikan belum sepenuhnya sebanding dengan ekspektasi yang dibangun melalui promosi. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan etika komunikasi, terutama terkait prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi pesan, serta akuntabilitas komunikator dalam industri perfilman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Objek penelitian meliputi materi promosi film berupa poster, trailer, unggahan media sosial resmi, serta pemberitaan media daring dan tanggapan publik di ruang digital. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori etika komunikasi dan teori tanggung jawab sosial media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi film Merah Putih: One for All secara konsisten menyampaikan pesan nasionalisme dan nilai persatuan, namun masih ditemukan adanya kesenjangan antara citra film yang dibangun melalui promosi dengan realitas kualitas produk yang diterima penonton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian etika komunikasi serta rekomendasi praktis bagi industri film animasi nasional agar menerapkan strategi promosi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen karyawan yang diterapkan di Lembaga Publikasi Siber Publisher Group sebagai organisasi berbasis pengetahuan yang menuntut pemenuhan standar akademik dan etika kerja yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan Person in Charge (PIC) rekrutmen yang memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses rekrutmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Siber Publisher Group telah menerapkan sistem rekrutmen yang terstruktur dan berlandaskan kebijakan internal yang menekankan prinsip objektivitas dan transparansi. Penentuan kebutuhan tenaga kerja dilakukan secara reaktif dan proaktif dengan mempertimbangkan peningkatan beban kerja serta pengembangan layanan lembaga. Proses seleksi disesuaikan dengan karakteristik jabatan melalui kombinasi seleksi administrasi, pengujian kompetensi teknis, dan wawancara berbasis perilaku. Kendala utama yang dihadapi lembaga adalah keterbatasan pelamar dengan kualifikasi spesifik di bidang publikasi ilmiah. Sebagai upaya penanganan, lembaga melakukan evaluasi berkelanjutan, penyempurnaan deskripsi pekerjaan, serta penguatan strategi penyebaran informasi lowongan. Secara keseluruhan, proses rekrutmen di Lembaga Siber Publisher Group berperan strategis dalam menjaga kualitas layanan dan integritas akademik lembaga.

Rekrutmen merupakan proses penting untuk memperoleh SDM yang sesuai kebutuhan dan budaya organisasi. Artikel ini mengkaji strategi rekrutmen melalui studi literatur terhadap penelitian sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis jabatan, pemilihan sumber rekrutmen, serta pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas pencarian kandidat. Tantangan yang dihadapi organisasi meliputi ketidaksesuaian kompetensi kandidat dan persaingan pasar kerja. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan employer branding , seleksi berbasis kompetensi, dan penggunaan e-recruitment agar organisasi mampu memperoleh SDM berkualitas secara lebih efisien.

Penelitian ini menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan konsep dispensasi dalam fiqh Islam di tengah meningkatnya permohonan pasca kenaikan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah studi yuridis–normatif melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur fiqh serta pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun baik hukum positif maupun fiqh Islam sama-sama menekankan kemaslahatan, pertimbangan hakim di praktik peradilan cenderung lebih longgar dibanding standar substansial fiqh yang mensyaratkan kematangan fisik dan mental secara ketat. Temuan ini berdampak pada pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan fiqh Islam agar dispensasi nikah benar-benar berfungsi sebagai perlindungan terakhir dan tidak membuka peluang terjadinya perkawinan anak.

Penerapan model kerja hybrid dan remote telah menjadi praktik yang semakin umum seiring dengan percepatan transformasi digital, namun kondisi ini turut menghadirkan tantangan serius terhadap keamanan komunikasi organisasi. Hilangnya batas fisik jaringan, meningkatnya penggunaan perangkat pribadi, serta ketergantungan pada platform komunikasi digital menuntut pendekatan manajemen sekuriti yang lebih adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko keamanan komunikasi dalam lingkungan kerja hybrid dan remote, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan perangkat pribadi, konektivitas jaringan, serta mekanisme pengawasan aktivitas komunikasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai manajemen keamanan, kebijakan perangkat pribadi, arsitektur jaringan aman, serta praktik monitoring komunikasi digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan perangkat pribadi meningkatkan potensi kebocoran data apabila tidak disertai kebijakan dan pengendalian yang memadai, sementara penerapan teknologi jaringan aman mampu memperkuat perlindungan data dalam komunikasi jarak jauh. Selain itu, monitoring dan pencatatan aktivitas komunikasi berperan penting dalam mendukung akuntabilitas dan deteksi dini ancaman keamanan, asalkan diterapkan secara transparan dan berimbang dengan perlindungan privasi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa keamanan komunikasi di lingkungan kerja hybrid dan remote memerlukan integrasi antara kebijakan organisasi, teknologi keamanan, dan kesadaran etis sumber daya manusia untuk menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan dan terpercaya.